Logo BAWASLU KALTIM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Sekilas Info
  • Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
  • Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
  • Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018

Dua Paslon Tak Hadiri Deklarasi Anti Politik Uang dan SARA, Bawaslu: Masyarakat Bisa Menilainya


TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Deklarasi anti politik uang dan politik SARA, hanya dihadiri dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2018.

Dua paslon tersebut yakni, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail.

Sementara dua paslon lainnya, Rusmadi-Safaruddin dan Jaang-Ferdi urung memenuhi undangan kegiatan Bawaslu Provinsi Kaltim.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kaltim, Saipul Bahtiar, menyampaikan tanggapan terkait ketidakhadiran dua paslon di acara deklarasi anti politik uang dan politik SARA di Swiss Bell Hotel Samarinda, Rabu (14/2/2018).

"Dua pasangan calon diwakili tim kampanye saja yang datang. Tadi ada konfirmasi ke saya dari staf Bawaslu, undangan tidak sampai ke yang bersangkutan. Padahal undangan sudah kita sampaikan 3 hari yang lalu," jelas Saipul, usai menggelar deklarasi yang dihadiri perwakilan dari Polda Kaltim, Korem Samarinda, Pemprov Kaltim, serta tim pemenangan.

Menurut dia, ada beberapa undangan yang sudah disampaikan ke tim‎ untuk menghadiri acara deklarasi paslon gubernur Kaltim 2018.

"Undangan sudah kita sampaikan oleh perwakilan/penghubung masing-masing calon, yang biasa menghadiri rapat di KPU‎. Dan itu sudah ada tanda terima undangannya," bebernya.

Ia menambahkan, dengan tidak hadirnya ‎ dua paslon, maka akan ada penilaian dari masyarakat terkait komitmen dan keseriusan untuk mewujud lawan politik uang.

"Fakta ini, masyarakat bisa menilai sendiri terkait komitmen dan keseriusan ‎dalam terwujudnya anti dan lawan politik uang dan isu SARA di pilkada 2018," tutur Saipul. (*)