Logo BAWASLU KALTIM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Sekilas Info

SENTRA GAKUMDU DI KOTA BALIKPAPAN


SENTRA GAKUMDU DI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi kalimantan Timur bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumundu) bagi panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan wakil walikota tahun 2018 ini diselenggarakan di Hotel Le Grender Kota Balikpapan pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2017 yang di hadiri oleh seluruh panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan negeri kabupaten kota se kalimantan Timur

Pak Hari Dermanto, S.H, M.H sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan, Bawaslu Kalimantan Timur pada acara tersebut menyampaikan materi tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan serta Klarifikasi dan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu. Dalam penyampain materi tersebut juga di sampaikan penting nya persamaan persepsi dalam setiap pembahasan dengan ketiga lembaga ini.

Dalam hal itu anggota bawaslu juga menyampaikan Terkait dengan pentingnya proses Klarifikasi untuk meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli mengenai suatu permasalahan serta untuk menguji kebenaran, melengkapi atau mendapatkan informasi awal serta data yang diperlukan dari seseorang melalui proses tanya jawab, maka pada sesi materi tersebut dilakukan simulasi tentang bagaimana teknik dalam melakukan klarifikasi dan penuangan dalam formulir BA Klarifikasi (Model A.7) serta cara penuangan pada form kajian yaitu formulir model A.8.

Dalam Rakornas kali ini dibahas mengenai sinergi kinerja dalam rangka menegakan hukum satu atap dalam Pilkada. Dalam rakor ini juga di hadiri oleh perwakilan kejaksaan Ibu Tina Mayasari, SH. Dari perakilan kepolisian di wakili oleh bapak Gunawan bagian reskrim polda kaltim.

Selain itu nara sumber dari polda kaltim mengatakan “ waktu penanganan pelanggaran pidana yang di berikan sangat sedikit maka panwaslu memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam menangani laporan tersebut", selain itu juga menyampaikan kepada bidang reskrim kepolisan yang hadir  untuk dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan harus sesuai prosedur undang - undang yang berlaku.

Selain itu Asisten tindak pidana Umum mengatakan pengawas pemilu harus cermat menerima laporan dugaan pelanggaran pidana, karena di undang undang yang wajib menerima laporan pelanggaran pidana pemilu adalah bawaslu atau panwaslu kabupaten kota. Dalam kesempatan itu juga menyampaikan dalam hal saksi pada saat persidangan di pastikan kesediannya dalam menhadiri persidangan.

Ketua Bawaslu Saipul Mengatakan, "semoga setelah rakor ini panwaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum proses pemilu pada pemilu 2018 dapat bekerjasama secara optimalisasi “ dalam acara Penutupan Rakor tersebut. Di akhiri pemberian Pengargaan peserta terbaik kepada panwaslu, kepolisian dan kejaksaan.