Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Perbawaslu No 3 Tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yaitu :

1. pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. advokasi dan pendampingan hukum;
3. penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
7. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
8. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
9. pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
11. melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
12. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
13. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi sumber daya  manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
14. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
15. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.