​Bukan Sekadar Program, Bawaslu Kaltim Rawat Keberlanjutan Kader P2P di Tengah Masyarakat

​SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat memastikan para alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tetap aktif di lapangan. Melalui Zoom Meeting pada Selasa (23/6/2026), Bawaslu Kaltim menggelar Forum Koordinasi Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Langkah ini diambil untuk memantau pelaksanaan program sekaligus memastikan rencana aksi nyata yang telah disusun para alumni dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menegaskan bahwa keberhasilan program P2P tidak boleh berhenti pada seremonial kegiatan saja. Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini menyatakan hal tersebut bukan alasan untuk pasif.

​"Yang terpenting adalah bagaimana RTL ini benar-benar berjalan. Bawaslu mungkin tidak selalu bisa memfasilitasi dalam bentuk kegiatan, tetapi masih bisa menyediakan ruang diskusi, mempertemukan para alumni, dan mendorong mereka tetap aktif dalam pengawasan partisipatif," ujar Galeh.

Ia juga menambahkan bahwa komunitas alumni yang terbentuk merupakan wujud partisipasi mandiri masyarakat. Oleh karena itu, pembentukannya tidak bersifat kaku dan tidak wajib mengandalkan Surat Keputusan (SK) resmi.

​Dalam forum tersebut, perwakilan Bawaslu dari berbagai kabupaten dan kota memaparkan sejumlah inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. 

Beberapa daerah bahkan telah sukses meluncurkan wadah pergerakan bagi para alumni, di antaranya, Bawaslu ​Kota Balikpapan membentuk komunitas SIGAR (Civil Integrity Komunitas Manuntung, Kabupaten Paser mendirikan SIGAP Paser (Sinergi Gerakan Pengawasan Partisipatif Paser), dan Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi Forum Demokrasi. ​Sementara bagi daerah lain yang belum meresmikan komunitas, saat ini masih dalam tahap persiapan intensif untuk membangun wadah koordinasi serupa.

​Keberlanjutan program P2P juga diwujudkan lewat berbagai aksi kreatif di masyarakat. Mulai dari pengembangan literasi demokrasi di sekolah dan kampus, edukasi digital lewat konten kreatif di media sosial, hingga kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan Pramuka. Selain itu, Pojok Pengawasan dan perpustakaan daerah turut dioptimalkan sebagai pusat edukasi pemilu.

Menutup rangkaian pemaparan, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kaltim, Dedy Wahyudiansyah, menyampaikan apresiasinya atas komitmen seluruh jajaran di daerah.

​Dedy menginstruksikan seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk segera mengirimkan laporan perkembangan implementasi RTL. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Bawaslu Provinsi sebagai basis monitoring dan evaluasi berkala, sehingga rencana kerja yang ada tidak sekadar menjadi dokumen administratif di atas kertas.

Foto: Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kalimantan Timur, Dedy Wahyudiansyah saat Menyampaikan Sambutan Pada Forum Koordinasi Keberlanjutan Program P2P.

​Penulis: M. Ikhwan Suwarno
Editor: Andri Wahyudi
Sumber Foto: Tangkapan Layar (Screenshot) Zoom Meeting