Gencar Lakukan Gerakan Pejalar Mengawasi, Bawaslu Targetkan Intervensi Seratus Ribu Pelajar Se - Kaltim

Samarinda, Bawaslu Kaltim - Ditengah pelaksanaan pengawasan pemilihan tahun 2024 yang sedang berlangsung, Bawaslu Kaltim terus gencarkan gerakan pelajar mengawasi dan pendidikan untuk pemilih pemula yang merupakan pendidikan politik bagi pelajar sebagai pemilih pemula. Bawaslu Kaltim juga melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat.

"Bawaslu telah melakukan pendidikan untuk pemilih pemula sebanyak 203 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 38 perguruan tinggi, dengan target intervensi sebanyak 100.000 pelajar/mahasiswa se-kaltim. Serta tokoh agama, tokoh pemuda, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, Kepala Desa serta Aparatur Desa," kata Hari Dermanto Ketua Bawaslu Kaltim pada kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan Bawaslu Kaltim bertempat di ex Bandara Temindung Samarinda, Sabtu (21/9/2024).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bawaslu tersebut dihadiri oleh pengawas se- Kalimantan Timur, perwakilan Gakkumdu dan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kaltim berikhtiar dan mengajak seluruh pengawas untuk terus meningkatkan kualitas pemilu baik dari sisi prosedur juga substansi.

"Mari bersama menengok kembali semangat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, UU No 8 Tahun 2015, serta UU No 10 Tahun 2016 yang merupakan sumber hukum pelaksanaan pilkada, yang bisa menjamin UUD dapat terlaksana adalah penyelenggara pemilu, lebih khusus adalah pengawas pemilu yang diberi hak untuk melakukan pengawasan pemilu serta penegakan hukum pemilu," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai pengawas jumlah kita terbatas, serta terbatas dari sisi kewenangan, kita tidak dapat bertindak melakukan penegakan hukum melampaui apa yang dimaksud dalam Undang-Undang, disisi lain praktek banal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sudah bermutasi kepada varian baru bentuk pelanggaran.

Untuk itu, Bawaslu Kaltim mendorong Gerakan Pelajar/Mahasiswa Mengawasi, "Bawaslu sadar,Ketika hukum tidak cukup dapat menata perilaku subjek yang dimaksud dalam UU untuk memastikan pilkada berjalan demokratis, maka moralitas publik yang kita harapkan menjadi benteng," lugasnya.

Dia turut mengajak para pengawas untuk nyalakan kesadaran pemilih pemula sebagai pewaris masa depan, "terus kita dengungkan ungkapan satir Bertolt Brecht “bahwa buta yang paling buruk adalah buta politik, orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga murah, harga obat, semuanya bergantung pada keputusan politik," ucap Hari Dermanto.

Foto : Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se - Kaltim

Penulis : Ratna Dewi

Sumber Foto : Bawaslu Kaltim