Lawan Politik Uang dengan Politik Berbudaya

Bawaslu Kaltim - 10 Juli 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan kuliah daring bersama dengan STIE Widya Praja Paser. Harapannya adalah dengan terselenggaranya Kegiatan ini bisa meningkatkan pengetahuan kepemiluan bagi para mahasiswa khususnya di perguruan tinggi. kegiatan yang ditujukan kepada mahasiswa ini pun bertujuan agar nilai2 demokrasi, akuntabilitas, good governance bisa diperjuangan oleh kelompok mahasiswa yang mempunyai nilai kesadaran tinggi. 

Dalam paparannya yang betajuk "Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbudaya", Hari Dermanto menjelaskan terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bahkan bisa terjadi sampai dengan pemilihan kepala desa. Lebih dalam Hari Dermanto menyebutkan ada beberapa indikator yang mempengaruhi terjadinya politik uang mulai dari cara mudah dalam memperoleh dukungan, biaya politik yang mahal, anggapan pemilih bisa dibeli hingga pembuktian hukum yang rumit dalam menangani kasus politik uang. 

“Pemilih menganggap pemilihan kepala daerah secara langsung yang selama ini terjadi ternyata tidak berdampak apa apa terhadap perubahan kehidupan masyarakat, sehingga ketika proses politik itu melalui pendekatan dengan politik uang dianggap sebagai kesempatan ekonomis secara praktis, juga kesempatan untuk tawar menawar” ungkapnya.

Hari Dermanto menganggap politik uang sebagai analisis negatif, untuk itu ditawarkan politik berbudaya sebagai analisis positif. Lebih lanjut konsep membangun politik berbudaya ini sebagai cara mengubah faktor faktor negatif menjadi faktor faktor positif misalkan tadi dalam politik uang di faktor penyebabnya pemilih bisa dibeli. Maka di dalam politik berbudaya faktor penyebabnya kita ubah menjadi kesadaran pemilih. 

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.00 WITA ini ditutup dengan pertanyaan dan diskusi dari mahasiswa STIE Widya Praja Paser kepada narasumber. 

Kontributor : Yusuf
Editor : Rifani