Melalui Pelatihan Kehumasan, Galeh Ingin Media Sosial Dapat Dimanfaatkan Untuk Mengedukasi Masyarakat

Humas memegang peran strategis, terdapat dua peran humas, yang pertama memberikan citra positif sebuah lembaga, kemudian peran kedua melakukan komunikasi/publikasi terkait pelaksanaan tugas Bawaslu agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya kehumasan yang mempuni.

Guna meningkatkan kapabilitas sumber daya kehumasan di lingkungan Bawaslu Se- Kalimantan Timur agar dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya Bawaslu Kaltim gelar Peningkatan Kapasitas Kehumasan Dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Potensi Pelanggaran Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Bertempat di Hotel Zoom Kota Samarinda, pada tanggal 5 s.d 6 November 2022.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 35 peserta terdiri dari Koordinator Divisi Kehumasan beserta Staf Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur dan Staf Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur.

Bawaslu Kaltim menghadirkan tiga pemateri, pemateri pertama Felly ferol warow seorang Akademisi Universitas Negri Manado dengan materi strategi pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024. Pemateri kedua Fatikhatul khoiriyah Pegiat demokrasi di Provinsi Lampung dengan materi potensi pelanggaran dan sengketa pemilu 2024. Pemateri ketiga Adhitya Exsaputra Konten Creator di Kota Samarinda dengan materi pengolahan content video menggunakan smartphone untuk publikasi kehumasan.

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung berharap dengan pelatihan ini lahir inovasi baru ditingkat Kabupaten/Kota, bagaimana cara mengelola konten di media sosial agar dapat mencerdaskan masyarakat.

"Konten yang dapat mengedukasi warga negara yang memiliki hak pilih, bukan hanya memiliki hak pilih tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan dan potensi pelanggaran," pungkasnya.

Bawaslu perlu berinovasi agar pesan pencegahan dapat dilakukan secara maksimal, karena proses pencegahan itu bukan hanya dilakukan pada peserta pemilu.

"Peserta pemilu itu penting, tapi tidak kalah penting ketika masyarakat ini memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdemokrasi yang bersih dan berintegritas, sehingga apabila ada politik uang atau tahapan yang tidak sesuai dalam mekanismenya dan masyarakat mengetahui dan masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi SigapLapor milik Bawaslu," tutup Galeh.

Penulis : Ratna Dewi