Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerapkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagai pedoman dalam pengelolaan, pemberian, dan penyimpanan informasi yang dikecualikan dalam pelayanan informasi publik.
Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan informasi yang bersifat dikecualikan tetap terlindungi, sementara informasi yang terbuka dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi dilakukan berdasarkan klasifikasi dan tingkat akses informasi, meliputi:
Informasi Dikecualikan, yaitu informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sangat Rahasia, yaitu informasi yang memerlukan perlindungan khusus dengan akses yang sangat terbatas.
Rahasia, yaitu informasi yang aksesnya dibatasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Terbatas, yaitu informasi yang penggunaannya dibatasi untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Biasa/Terbuka, yaitu informasi yang dapat diakses dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik.
Apabila suatu dokumen memuat informasi terbuka sekaligus informasi yang dikecualikan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerapkan pemisahan informasi dengan melakukan penghitaman atau pengaburan pada bagian yang dikecualikan. Dengan demikian, bagian informasi yang terbuka tetap dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penerapan ketentuan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan tertib, sekaligus menjamin perlindungan terhadap informasi yang wajib dirahasiakan.
Lihat SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pengelolaan, dan penyimpanan informasi yang dikecualikan dalam pelayanan informasi publik, masyarakat dapat mengakses Standar Operasional Prosedur (SOP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
SOP tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan pelayanan informasi publik agar berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan keamanan informasi yang wajib dilindungi.
Yuk, lihat SOP selengkapnya melalui tautan berikut:
https://drive.google.com/file/d/1rJb5PWbVROW2HAT_o3C0ByfMKAwBcSyA/view?usp=drive_link