Lompat ke isi utama

Informasi

PELAKSANAAN BANTUAN KEDINASAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan ketentuan mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan Pasal 54 PerKI Nomor 1 Tahun 2021, Badan Publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepada Badan Publik lainnya yang membutuhkan, khususnya apabila pelaksanaan suatu tindakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan/atau pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh informasi dari Badan Publik lainnya. Dalam kondisi darurat, bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi Publik wajib diberikan tanpa harus memenuhi persyaratan tersebut.

Pelaksanaan bantuan kedinasan dilakukan melalui bagi-pakai Informasi antar-Badan Publik, baik dengan meminta informasi secara langsung kepada Badan Publik yang dituju maupun melalui akses Portal Satu Data Indonesia. Apabila permintaan dilakukan secara langsung, PPID Badan Publik yang meminta informasi berkoordinasi dengan PPID Badan Publik yang dituju.

Dalam konteks Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan bantuan kedinasan dalam layanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi, informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, aspek bantuan kedinasan menjadi bagian dari upaya membangun layanan Informasi Publik yang terkoordinasi, efektif, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle