Bawaslu Kaltim Konsolidasi Demokrasi, Libatkan Mahasiswa Sambut Pemilu 2029

Samarinda – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Konsolidasi Demokrasi bertema “Peran Mahasiswa dalam Merawat Demokrasi, Menyongsong Pemilu 2029” di Samarinda, Senin (17/8/2026). 

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan mahasiswa untuk memperkuat partisipasi masyarakat, pengawasan partisipatif, serta kolaborasi dalam menjaga demokrasi menuju Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Ketua dan Anggota Bawaslu Kaltim serta Bawaslu Kabupaten/Kota, pejabat struktural Bawaslu Kaltim dan Bawaslu Kabupaten/Kota, jajaran staf sekretariat, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Samarinda.

Konsolidasi Demokrasi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi, termasuk melalui pendidikan politik, penyampaian kritik, pengawasan partisipatif, serta pengawalan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa diharapkan dapat menghadirkan energi, gagasan, dan perspektif baru bagi upaya merawat demokrasi.

Hari juga mengajak jajaran penyelenggara Pemilu melakukan refleksi terhadap pengabdian yang telah dijalankan. Menurutnya, setiap insan Bawaslu perlu memastikan keberadaannya memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa.

“Ketika waktu pengabdian kita di lembaga ini semakin mendekati akhir, kita ingin dikenang sebagai siapa?” ujar Hari.

Menurut Hari, pengabdian tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas kelembagaan, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, sejarah perjalanan bangsa dan semangat kemerdekaan perlu menjadi energi untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menjalankan peran sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

“Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu maupun sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk terus merawat demokrasi,” ujarnya.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, kemudian mengajak peserta merefleksikan kembali makna kemerdekaan dan pengabdian kepada negara. Ia menilai momentum peringatan kemerdekaan tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing terhadap negara.

“Kita adalah pekerja negara. Kita adalah petugas negara,” tegas Totok.

Dalam konteks Bawaslu, Totok menjelaskan bahwa pengabdian kepada negara diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan demokrasi. Setiap upaya memastikan demokrasi berjalan dengan baik merupakan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

Totok juga menyoroti posisi strategis mahasiswa dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, berbagai lembaga negara yang lahir setelah reformasi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mahasiswa dan masyarakat sipil.

“Mahasiswa adalah salah satu pemegang saham terbesar dalam proses demokrasi dan reformasi bangsa ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki ruang moral untuk mengawal, mengkritik, dan mengingatkan lembaga negara. Karena itu, kritik mahasiswa dinilai sebagai bagian penting dalam menjaga demokrasi tetap sehat.

Selain peran mahasiswa, Totok menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, aparat negara harus berada pada posisi yang tidak berpihak kepada peserta Pemilu maupun kelompok politik tertentu.

Netralitas tersebut diperlukan untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak politiknya serta mencegah proses demokrasi dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.

“Jangan sampai suara rakyat dimanipulasi. Jangan sampai suara rakyat dicuri,” tegas Totok.

Ia juga menegaskan bahwa Konsolidasi Demokrasi tidak terbatas pada tahapan Pemilu. Demokrasi harus dirawat setiap waktu melalui dialog, pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara lembaga negara dengan masyarakat sipil.

Totok mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pemilih ketika Pemilu berlangsung, tetapi juga ikut memberikan pendidikan politik dan membantu masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

“Jangan hanya menyalahkan pemilih ketika hasil Pemilu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi mari kita turun ke masyarakat. Kita edukasi,” katanya.

Anggota Bawaslu Kaltim, Danny Bunga, yang membuka sesi materi, menyampaikan bahwa Bawaslu lahir dari mandat dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, keberadaan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan kelembagaan Bawaslu.

“Bawaslu ada karena mandat masyarakat. Bawaslu bekerja karena kepercayaan masyarakat,” ujar Danny.

Menurut Danny, berbagai persoalan demokrasi pascareformasi masih perlu mendapatkan perhatian, mulai dari ketimpangan, keadilan, partisipasi masyarakat hingga berbagai tantangan dalam kehidupan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, tetapi juga memastikan demokrasi terus dirawat, termasuk melalui ruang kolaborasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Syaugi Pratama, mendorong mahasiswa menjadikan Bawaslu sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, menyampaikan gagasan, memberikan masukan, hingga menyampaikan kritik.

Menurut Syaugi, Bawaslu masih memiliki berbagai kekurangan sehingga partisipasi masyarakat dibutuhkan sebagai bentuk kontrol sekaligus upaya bersama untuk melakukan perbaikan.

“Silakan kritik Bawaslu. Silakan memberikan masukan kepada kami,” ujar Syaugi.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga negara bukan ancaman bagi demokrasi. Sebaliknya, kritik menjadi instrumen penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Melalui Konsolidasi Demokrasi tersebut, Bawaslu Kaltim berharap kolaborasi antara penyelenggara Pemilu, mahasiswa, dan masyarakat sipil semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi menuju Pemilu 2029.

Keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penyampaian kritik, serta gagasan konstruktif untuk memperkuat kehidupan demokrasi di Kalimantan Timur.

Foto: Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa diharapkan dapat menghadirkan energi, gagasan, dan perspektif baru dalam upaya merawat demokrasi (atas). Peserta Konsolidasi Demokrasi yang terdiri dari mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Samarinda (bawah).

Penulis: M. Ikhwan Suwarno
Editor: Andri Wahyudi
Sumber Foto: Humas Bawaslu Kaltim