Bawaslu Kaltim Konsolidasi Pengawasan PDPB Triwulan I, Tegaskan Tak Ada Lagi Status Pemilih Ditangguhkan
|
Samarinda — Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur menggelar konsolidasi persiapan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I pada Kamis (26/2/2026). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti jajaran Bawaslu provinsi serta Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Konsolidasi dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, didampingi Plh Kepala Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Ahmad Jeri Adam, dari ruang rapat Kantor Bawaslu Kaltim. Peserta terdiri dari unsur pimpinan dan staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) serta Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya antara Bawaslu Kaltim dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam koordinasi tersebut ditemukan sejumlah persoalan terkait data pemilih, di antaranya adanya pemilih yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun belum pernah melakukan perekaman e-KTP.
Menanggapi hal itu, Galeh menegaskan pentingnya kepastian status terhadap data pemilih yang bermasalah.
“Tidak boleh ada lagi status pemilih yang ditangguhkan,” tegas Galeh.
Ia menyampaikan bahwa setiap temuan harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi bersama KPU setempat, sehingga tidak ada data yang menggantung tanpa kejelasan.
Selain itu, Galeh juga menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk aktif berkoordinasi dengan KPU daerah masing-masing apabila terdapat selisih atau ketidaksesuaian data dalam proses PDPB. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kaltim berharap pengawasan terhadap PDPB Triwulan I dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan responsif terhadap setiap potensi permasalahan data pemilih di daerah.
Foto: Jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur saat mengikuti Konsolidasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I yang digelar secara hybrid, sebagai langkah penguatan koordinasi dan strategi pengawasan.
Editor dan Foto: Humas Bawaslu Kaltim
