Bawaslu Kaltim Lanjutkan Pembahasan Identifikasi Kerawanan Rekapitulasi Suara

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Pojok Literasi Jumat BERKAH (Bersama Edukasi Rakyat, Kawal Amanah Hajat Demokrasi) dengan melanjutkan pembahasan mengenai Identifikasi Potensi Kerawanan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kaltim, Dedy Wahyudiansyah. Adapun materi disampaikan oleh staf Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan pengalaman pengawasan pada Pilkada Tahun 2024.

Dalam sesi pemaparan, Fitriani dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menjelaskan bahwa pengawasan rekapitulasi tidak hanya berfokus pada perolehan suara, tetapi juga mencakup ketepatan administrasi, kesesuaian data, dan kelengkapan dokumen hasil penghitungan suara secara berjenjang.

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Kutai Timur melakukan koordinasi dan menyampaikan imbauan kepada jajaran penyelenggara, mengawasi langsung proses rekapitulasi, mencermati dokumen dan angka perolehan suara, serta menyampaikan saran perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Seluruh hasil pengawasan juga didokumentasikan melalui Form A.

Selain itu, pengawasan partisipatif terus diperkuat melalui penyampaian imbauan kepada masyarakat, penyebaran poster, dan penyediaan kanal pengaduan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal akurasi dan integritas hasil pemilihan.

Selanjutnya, Aris Munandar dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memaparkan tantangan pengawasan yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan kompleksitas penyelenggaraan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 20 kecamatan, 237 desa dan kelurahan, serta 1.447 tempat pemungutan suara (TPS), dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 552.469 orang.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pengawasan yang terkoordinasi dan berjenjang, terutama dalam memastikan ketepatan pencatatan, penyalinan, serta perpindahan data dari tingkat TPS hingga kabupaten.

Sebagai bahan evaluasi, Bawaslu Kutai Kartanegara menyampaikan enam rekomendasi, yakni pelaksanaan bimbingan teknis secara bertahap, pemeriksaan dokumen secara berlapis, memastikan kesesuaian data pemilih, mencatat setiap kejadian khusus, mempercepat konsultasi dan koordinasi antarjenjang pengawasan, serta menjaga keterbukaan dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dan peserta pemilihan.

Sementara itu, Afrizal Arsyad dari Bawaslu Kota Balikpapan mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada 2024. Permasalahan tersebut meliputi kesalahan administrasi dan pencatatan data pemilih, ketidaksesuaian jumlah surat suara, kekeliruan penghitungan dan penulisan hasil suara, kendala teknis penggunaan aplikasi Sirekap, hingga keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Untuk memitigasi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan merekomendasikan penguatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi penyelenggara ad hoc, peningkatan validasi data pemilih, optimalisasi kesiapan sistem digital, serta penguatan pengawasan logistik surat suara. Langkah ini diperlukan guna meminimalkan kesalahan administrasi maupun teknis dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Pemaparan berikutnya disampaikan Muhammad Luthfi dari Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ia menguraikan lima potensi kerawanan dalam tahapan rekapitulasi, meliputi ketidaksesuaian data hasil penghitungan suara, kesalahan administrasi dan pengisian formulir, keberatan saksi yang tidak dicatat atau ditindaklanjuti, potensi tekanan dan intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas, serta permasalahan dokumentasi dan pengarsipan hasil rekapitulasi.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu PPU menekankan pentingnya pengawasan berbasis dokumen dan perbandingan data hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan. Penguatan kapasitas jajaran pengawas, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS (PTPS), juga menjadi perhatian, khususnya dalam memahami formulir hasil penghitungan suara dan mengidentifikasi ketidaksesuaian data.

Adapun Dody Wahyudi dari Bawaslu Kabupaten Kutai Barat memaparkan hasil identifikasi potensi kerawanan berdasarkan pengalaman pengawasan Pilkada 2024. Ia menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Barat mencapai 75,34 persen atau sebanyak 96.551 pemilih dari total 128.104 DPT yang tersebar di 16 kecamatan.

Dalam paparannya, sejumlah potensi kerawanan ditemukan pada setiap tingkatan rekapitulasi, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Kerawanan tersebut berkaitan dengan pergeseran angka perolehan suara, kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian data, kendala penggunaan Sirekap, serta keamanan dan kelengkapan dokumen hasil penghitungan suara.

Bawaslu Kutai Barat menekankan pentingnya verifikasi silang antara formulir C.Hasil, D.Hasil Kecamatan, dan data yang diunggah ke Sirekap. Selain itu, pengawasan terhadap keamanan kotak suara dan kelengkapan dokumen, pencatatan keberatan dalam berita acara pleno, serta penguatan transparansi dan integritas penyelenggara menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Sinergi dengan aparat keamanan juga diperlukan untuk memastikan pengawalan logistik dan keamanan pelaksanaan pleno rekapitulasi.

Melalui kegiatan Pojok Literasi Jumat BERKAH ini, Bawaslu Kaltim mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman pengawasan antarkabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang. Berbagai pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, memperkuat koordinasi berjenjang, serta mengantisipasi potensi kerawanan dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Pengawasan yang cermat, berbasis data dan dokumen, serta didukung partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjaga transparansi, akurasi, dan integritas hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.