Bawaslu Kaltim Sampaikan Perlindungan Bagi Pengawas Pemilu di Kaltim Sangat Penting

Samarinda, Bawaslu Kaltim - Anggota Bawaslu Kaltim hadiri pertemuan pembahasan pendanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pilkada tahun 2024 di kantor gubernur provinsi Kalimantan Timur pada Senin, (13/05/24) yang merupakan langkah yang penting dalam memastikan perlindungan bagi para tenaga pengawas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen untuk melindungi para pekerja yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam hal pendataan Ad Hoc.

Foto :  Anggota Bawaslu Kaltim Diskusi bersama BPJS dan Ketua KPU  Perlindungan Pengawas Pemilu 

Galeh Akbar Tanjung, sebagai anggota Bawaslu Kaltim, sampaikan pentingnya perlindungan ini, terutama mengingat risiko yang dihadapi oleh tenaga pengawas pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tercermin dalam pengakuan bahwa beberapa dari mereka telah mengalami musibah, dan santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat meringankan beban keluarga mereka.

Perhatian juga diberikan pada masalah di tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, di mana tidak semua pemerintah daerah siap atau mampu mendukung perlindungan ini. Ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan yang merata bagi semua pekerja yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Harapan Galeh untuk memperluas jaminan ketenagakerjaan tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada staf, mencerminkan kebutuhan untuk mengakui bahwa semua anggota tim memiliki risiko yang sama dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam perlindungan tenaga kerja di semua tingkatan organisasi terutama yang mempunyai resiko yang tinggi.

Penulis : Ratna Dewi

Sumber Foto : Ratna Dewi