Bawaslu Kaltim Tegaskan Pentingnya Jaminan Hak Politik untuk Semua Warga dalam Rapat Tim IDI

Samarinda, Bawaslu Kaltim — Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Hari Dermanto, menegaskan pentingnya perlindungan hak politik bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dalam sistem demokrasi. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (12/6/2025).

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah, sekaligus menyusun laporan IDI sebagai indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi.

Dalam forum tersebut, Hari Dermanto menyampaikan bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah fondasi utama demokrasi yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa Bawaslu berkomitmen menjaga agar hak-hak konstitusional seluruh warga negara tetap terjamin, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pemilih pemula.

“Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan jaminan atas hak pilih dan hak untuk dipilih. Ini adalah pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Hari Dermanto dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam politik tidak hanya mencerminkan kemajuan demokrasi, tetapi juga menjadi modal sosial dalam menjaga integritas pemilu.

“Demokrasi tidak boleh elitis. Ia harus tumbuh dari partisipasi semua pihak, termasuk mereka yang sering kali terpinggirkan dari proses politik. Inilah yang menjadi perhatian serius Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu,” tambahnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, lembaga pengawas, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam proses pemantauan dan pelaporan IDI. Mereka berdiskusi dan memberikan masukan terkait indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan sipil, hak politik, serta lembaga demokrasi di Kalimantan Timur.

Diharapkan, melalui evaluasi dan kolaborasi lintas sektor ini, Provinsi Kalimantan Timur mampu meningkatkan skor IDI secara signifikan dan memperkuat konsolidasi demokrasi yang berlandaskan inklusivitas dan partisipasi publik.

Dengan pertemuan ini, semangat untuk menjaga demokrasi sebagai sistem yang melayani kepentingan rakyat secara adil dan merata kembali diteguhkan. Kalimantan Timur pun diharapkan terus menjadi contoh positif dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

Foto : Hari Dermanto Menghadiri Rapat IDI di Kesbangpol Provinsi Kaltim

Penulis : Abdul Kohar

Editor : Firanty Maulidani

Sumber Foto : Bawaslu Kaltim