Dalam Rapat Koordinasi, Bawaslu Kaltim Sampaikan Dua Program Unggulan Upaya Pencegahan

Balikpapan, Bawaslu Kaltim - Saat ini tahapan memasuki tahapan pencalonan dewan perwakilan rakyat (DPD) yakni verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD di 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu dituntut untuk sigap dalam setiap pengawasan dalam tahapan pencalonan DPD. Bawaslu harus dapat memetakan potensi kerawanan yang ada, hasil pemetaan ini dapat kita gunakan untuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran selain itu dapat juga untuk mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang ada.

Untuk itu, Bawaslu Kaltim Gelar Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Rawan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPD RI Pemilu 2024 bertempat di Balikpapan, Selasa (21/02/2023).

"Bawaslu Se- Kaltim berkumpul ditempat ini untuk berdiskusi membahas potensi kerawanan tahapan pencalonan DPD. Diharapkan kegitan ini dapat menghasilkan peta yang dapat menjadi panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan DPD, juga bertujuan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal," Jelas Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kaltim Andri Purwanta saat memberikan laporan kegiatan.

Kegiatan diikuti Bawaslu Kaltim dan Bawaslu Kab/Kota se- Kaltim. dengan Narasumber Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda, M.Pd., M.H dan Masykurudin Hafidz (pegiat Pemilu-P3M).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menyampaikan program unggulan Bawaslu Kaltim yakni "Road Map Pencegahan Bawaslu Kaltim" dan "Siaran Siaga Pemilu" yang baru saja di launcing Bawaslu Kaltim.

Pertama, Road Map merupakan kegiatan pencegahan yang dilakukan secara masif mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan dan Desa. Ending dari kegiatan tersebut yakni berdirinya Desa Anti Politik Uang (APU) satu Kecamatan satu Desa APU.

Program kedua, Bawaslu telah melakukan launching Saluran Siaga Pemilu. Bawaslu menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak lagi susah menyampaikan informasi langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi, cukup melakukan scan barcode whatsupp.

"Meminta dukungan kepada Bawaslu RI,  kedepannya setidaknya Bawaslu Kaltim menjadi pelopor atas inovasi-inovasi sehingga bisa mewakili ditingkat Kaltim khususnya sebagai garda terdepan demokrasi Kaltim," tutup Galeh.

Penulis : Ratna Dewi