MK Gelar Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara Pilkada Mahulu, Lanjut Sidang Pembuktian Pekan Depan!

Jakarta, Bawaslu Kaltim — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Kepala Daerah Tahun 2024. Sidang Pleno Pengucapan Putusan untuk perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) digelar pada Kamis (26/06/2025) di Gedung MK, Jakarta.

Sidang yang dihadiri oleh jajaran penyelenggara pemilu ini menjadi sorotan publik, mengingat Mahulu termasuk salah satu daerah yang proses pemilihannya mendapatkan gugatan ke MK. Dalam persidangan, Mahkamah memutuskan bahwa perkara untuk Kabupaten Mahulu akan dilanjutkan pada tahap sidang pembuktian lanjutan. Agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli tambahan serta pengesahan bukti tambahan sesuai ketentuan jumlah saksi atau ahli untuk kabupaten/kota. Sidang tersebut dijadwalkan digelar kembali pada Rabu, 02 Juli 2025.

Sidang ini merupakan bagian dari proses konstitusional untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum atas hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Konstitusi, dan dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh publik melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi.

Turut hadir dalam sidang tersebut beberapa tokoh penting lembaga pengawas pemilu, yakni: Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung dan Ketua Bawaslu Kabupaten Mahulu, Saaludin

Kehadiran para pejabat Bawaslu tersebut menjadi bagian dari komitmen pengawasan dan monitoring langsung proses PHPU agar berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa Bawaslu siap untuk mendukung kelancaran proses pembuktian dengan menghadirkan data dan keterangan sesuai kewenangan dan tugasnya sebagai pengawas pemilu.

Sidang pembuktian lanjutan yang dijadwalkan pekan depan diharapkan akan menghadirkan fakta-fakta baru yang dapat memperkuat pertimbangan hukum Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir. Putusan ini nantinya akan menjadi penentu sah atau tidaknya hasil Pilkada Mahulu 2024 yang diajukan sengketa ke MK.

Dengan proses yang terbuka dan transparan, Mahkamah Konstitusi menegaskan komitmennya untuk menjaga keadilan pemilu dan melindungi hak pilih masyarakat Mahakam Ulu.

Foto : Bawaslu Kaltim Hadiri Sidang Pembacaan Putusan Untuk Kabupaten Mahulu 

Penulis : Firanty Maulidani

Sumber Foto : Bawaslu Kaltim