BAWASLU, KALTIM – Konsolidasi pengawas pemilu se-Kalimantan Timur dengan tema “Mengawal Tegaknya Demokrasi” bersama Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan Pengawas Kelurahan Desa se-Kalimantan Timur digelar di ruang rapat Bawaslu Kaltim, Senin (15/06/2020) Siang.
Acara diawali dengan sambutan Ketua Bawaslu RI, Abhan. Dalam sambutannya, Abhan menyampaikan sejumlah pesan terkait penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19.
“Situasi sekarang kondisi tidak normal, sepanjang sejarah RI Pilkada dilaksanakan pada suasana pademi Covid 19. Kita tetap mengedepankan protokol kesahatan untuk menjaga keselamatan penyelenggara dan keselamatan warga. Pemerintah bisa mengbackup APD, perlu koordinasi yang intens antara Bawaslu di daerah dengan pemerintah daerah,” ujar Abhan.
Ada dua tahapan dalam waktu dekat akan diselenggarakan, yaitu tahapan coklit dan faktual dukungan perseorangan.
Abhan juga menambahkan, jika Bawaslu RI hingga kini maaihenunggu PKPU terkait tahapan lanjutan Pilkada 2020.
“Saat ini kita menunggu PKPU tahapan lanjutan pilkada, kita juga akan menyusun Perbawaslu, manakala kegiatan tidak dapat dilakukan dengan faktual, maka akan dilakukan secara virtual baik tahapan verfak dukungan perseorangan dan coklit,” tambahnya.
Abhan berharap dengan pademi kualitas pelaksaan pilkada jangan sampai menurun.
Bawaslu melakukan upaya pencegahan dan penindakan harus terdokumentasi dengan baik untuk bisa menjelaskan di MK jika ada gugatan sengketa hasil.
Menanggapi Sambutan Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul berharap menjadi semangat untuk jajaran Bawaslu di daerah.
“Ada 3 catatan, pertama sampai hari ini pengadaan APD masih berperoses. Mendagri meminta sampai tanggal 17 Juni untuk diambil keputusan anggaran APD, tanggal 24 juni kita berharap sudah ada APD untuk melakukan pengawasan,” ungkap Saipul.
“Kedua pentingnya kita memahami protokol kesehatan dilapangan, ketiga berharap tidak ada permasalahan untuk sekretariat panwascam,” tambah Saipul.
Sementara Komisioner Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto menyampaikan beberapa hal penting untuk pengawasan pilkada serentak nantinya.
“Penyelenggaran yang bersejarah pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan pada situasi pandemi covid 19, Kedepan kita akan mengawasi verifikasi faktual dukungan pereorangan dan coklit pemutahiran data pemilih. Ada dua ketentuan yaitu yang mengatur ketentuaan yang bersifat keharusan, ketentuan yang bersifat larangan. Ada hal diluar kewenagan kita ada di orang lain yaitu pemenuhannya ada dipemerintah yaitu alat perlindungan diri (APD),” tegas Hari Dermanto.
Penulis : Ratna Dewi