Bawaslu Kaltim Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi Berkualitas

Balikpapan – Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawal demokrasi, tidak hanya pada saat pemungutan suara, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah pemimpin terpilih. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Hari Dermanto, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Proses Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan di Balikpapan, Sabtu (18/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Hari Dermanto menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih melalui proses pemilihan, tetapi juga oleh bagaimana pemimpin menjalankan tanggung jawabnya serta bagaimana masyarakat turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Hari, pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak seharusnya berhenti setelah menentukan pilihan di bilik suara, melainkan perlu dilanjutkan melalui partisipasi aktif dalam mengawasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih memahami hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Penguatan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut menjaga proses demokrasi dari berbagai potensi pelanggaran. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui sikap kritis terhadap informasi yang diterima, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta keberanian melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu melalui saluran resmi yang disediakan Bawaslu.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Sikap saling menghormati dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan kondusif.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan. Keterlibatan publik dapat membantu meningkatkan kesadaran bersama terhadap potensi pelanggaran, sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Bawaslu Kaltim terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Menolak politik uang, memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga persatuan, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme resmi merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mendukung Pemilu yang berintegritas.

Dengan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, demokrasi diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin melalui proses pemilihan, tetapi juga mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

_{^{Foto: Peserta sosialisasi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Kota Balikpapan berfoto bersama usai mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Proses Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Balikpapan.}}