Bawaslu Kaltim Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Pengawasan Pemilu

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) melalui penguatan pengawasan partisipatif. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI bersama Bawaslu Republik Indonesia di Kota Samarinda, Minggu (8/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, berkesempatan menyampaikan sambutan sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang kuat, inklusif, dan berintegritas. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daini menyampaikan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya pengawasan partisipatif, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mencegah potensi pelanggaran serta mengawal proses demokrasi agar berlangsung secara jujur dan adil.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, K.H. Aus Hidayat Nur, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan pentingnya pengawasan partisipatif serta peran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi dan mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang melibatkan masyarakat dinilai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Samarinda, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan (OKP/Ormas), tokoh agama, pemilih pemula, serta tokoh perempuan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan kolaborasi lintas elemen masyarakat, sehingga upaya menjaga integritas demokrasi dapat dilakukan secara bersama-sama.

Melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif ini, masyarakat diharapkan semakin memahami peran serta tanggung jawabnya dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk tidak ragu menyampaikan laporan kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperluas ruang partisipasi publik dan membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh profesionalitas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal seluruh proses demokrasi.

_{^{Penulis          : M.Ikhwan}}

_{^{editor            : Andri Wahyudi}}

_{^{Sumber foto : Humas Bawaslu Kaltim}}