Anggota Bawaslu Kaltim Wamustofa Hamzah Tekankan Pentingnya Pengawasan Partisipatif

BONTANG — Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui penguatan pengawasan partisipatif. Upaya tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kaltim, Wamustofa Hamzah, dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bontang, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Komisi II DPR RI bersama Bawaslu Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam sambutannya, Wamustofa Hamzah mengajak masyarakat untuk tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, pengawasan partisipatif membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat guna mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Ia menekankan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, K.H. Aus Hidayat Nur, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan (OKP/Ormas), tokoh agama, pemilih pemula, serta tokoh perempuan.

Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan partisipatif. Melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, jangkauan pengawasan diharapkan semakin luas dan kesadaran bersama dalam menjaga kualitas demokrasi semakin meningkat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kaltim berharap semangat pengawasan partisipatif terus tumbuh di tengah masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari proses demokrasi melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga turut mengambil peran dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.