Bawaslu Bersama Anggota Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kukar

TENGGARONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Anggota Komisi II DPR RI, K.H. Aus Hidayat Nur, memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar di Cofferal Tenggarong, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Danny Bunga,  Hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Teguh Wibowo, beserta jajaran pimpinan dan staf Bawaslu. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu.

Dalam pemaparannya, K.H. Aus Hidayat Nur menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif perlu dibangun melalui empat tahapan, yakni terlatih, terbentuk, berfungsi, dan bergerak. Keempat tahapan tersebut menjadi bagian dari proses mendorong masyarakat agar memiliki pengetahuan, membangun kesadaran kolektif, menjalankan peran pengawasan, hingga terlibat secara aktif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya berperan sebagai pemilih, tetapi perlu mengambil bagian dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Salah satunya dengan berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas.

Sementara itu, Danny Bunga menyampaikan bahwa luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif dinilai penting untuk membantu memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu.

Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan menjadi perhatian peserta, di antaranya pencegahan praktik politik uang serta perlindungan identitas masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran. Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menekankan pentingnya edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar, agar semakin memahami aturan Pemilu serta dampak negatif praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi.

Menanggapi persoalan perlindungan pelapor, K.H. Aus Hidayat Nur mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu. Ia menjelaskan bahwa identitas pelapor mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendorong keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal proses demokrasi.

Melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif ini, Bawaslu berharap kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu semakin meningkat. Partisipasi publik diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi terus tumbuh menjadi gerakan bersama dalam mencegah pelanggaran serta menjaga penyelenggaraan Pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

_{^{Penulis           : Andri Wahyudi}}

 _{^{Editor            : M. Ikhwan}} 

_{^{Sumber Foto : Humas Bawaslu Kukar}}